Bawa 15 Tuntutan Rakyat, Cipayung DIY Desak DPRD DIY Teruskan Ultimatum ke Pusat

Daftar Isi

BERITA LUGAS.WEB.ID YOGYAKARTA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi bertajuk Reformasi Jilid II di Gedung DPRD DIY, Selasa (24/6/2026). Dalam aksi yang berlangsung selama tiga jam, pukul 15.00 hingga 18.00 WIB tersebut, massa menyampaikan 15 tuntutan rakyat dan mendesak DPRD DIY meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat serta lembaga negara terkait.

Aksi tersebut diikuti oleh organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung DIY, yakni PMKRI Cabang Yogyakarta, GMKI Cabang Yogyakarta, PMII DIY, dan PMII Bantul. Pernyataan sikap diterima oleh DPRD DIY sebagai representasi lembaga rakyat di daerah. Koordinator organisasi yang terlibat antara lain Ketua PMKRI DIY Decky Kevin Pradekta, perwakilan GMKI Cabang Yogyakarta Anoldi U.B. Anakaka, Ketua PMII DIY Muh. Faisal, dan Ketua PMII Bantul Yudhi Sipriadi.

Dalam pernyataan sikap bersama, Cipayung DIY menilai terdapat berbagai persoalan kebangsaan yang menunjukkan kemunduran demokrasi, melemahnya supremasi sipil, memburuknya tata kelola pemerintahan, serta meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut, menurut mereka, menjadi alasan perlunya agenda Reformasi Jilid II sebagai langkah korektif untuk mengembalikan penyelenggaraan negara pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.

“Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang saling berkaitan, mulai dari kemunduran demokrasi, lemahnya supremasi sipil dan penegakan hukum, hingga kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap yang dibacakan massa aksi.

Mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat, di antaranya pengesahan Undang-Undang TNI, perluasan kewenangan dalam Undang-Undang Polri, belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, hingga berbagai persoalan yang muncul dalam program-program strategis pemerintah.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti meningkatnya biaya hidup, harga energi, akses pendidikan yang belum merata, rendahnya kesejahteraan guru, serta persoalan konflik agraria dan lingkungan yang dinilai masih terjadi dalam pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan kajian akademik dan hasil konsolidasi organisasi mahasiswa, Cipayung DIY menyampaikan 15 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut antara lain menolak UU TNI dan UU Polri, menurunkan harga BBM, menghentikan pemborosan APBN, mewujudkan pendidikan gratis, segera mengesahkan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Hukum Adat, mengusut tuntas pelanggaran HAM, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Massa aksi juga mendesak DPRD DIY untuk meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, DPD RI, kementerian terkait, dan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Dalam pernyataannya, Cipayung DIY menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan bagian dari kekuatan moral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan melalui aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan cita-cita Reformasi 1998.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal perjalanan demokrasi serta memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berada dalam pengawasan rakyat,” bunyi pernyataan sikap tersebut.

Aksi berlangsung tertib dengan penyampaian orasi, pembacaan kajian, serta penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan DPRD DIY. Massa membubarkan diri setelah aspirasi mereka diterima untuk diteruskan kepada pihak terkait.

Bagi para peserta aksi, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi sekaligus menunjukkan keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Melalui aksi damai tersebut, mahasiswa berharap berbagai persoalan yang mereka soroti dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah serta lembaga negara yang berwenang.

#CipayungDIY #ReformasiJilidII #AksiMahasiswa #DIY #Yogyakarta #TuntutanRakyat #Demokrasi #DPRDDIY #PMII #PMKRI #GMKI #GerakanMahasiswa #KawalAspirasi #Indonesia #BeritaYogyakarta