DPRD dan Pemkot Yogyakarta Setujui Tiga Raperda Strategis
![]() |
| DPRD Kota Yogyakarta sahkan Raperda Pelindungan Perempuan dan Anak, Barang Milik Daerah, serta Keterbukaan Informasi Publik dalam Rapat Paripurna. |
YOGYAKARTA – DPRD bersama Pemerintah Kota Yogyakarta menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna pada Senin (16/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Yogyakarta FX. Wisnu Sabdono Putro ini sekaligus menandai dibukanya masa sidang pascareses.
Ketiga regulasi tersebut meliputi Raperda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda Keterbukaan Informasi Publik. Wisnu menyatakan dewan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang terjaring saat reses dan mempercepat pembahasan regulasi.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa ketiga Raperda ini segera diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memohon nomor register sebelum resmi diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan pembahasan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan," kata Hasto dalam pendapat akhirnya.
Sorotan Tiga Panitia Khusus
Sebelum persetujuan bersama, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) membacakan laporan akhir pembahasan regulasi. Juru bicara Pansus Raperda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Tri Waluko Widodo, menyebut aturan ini memperkuat layanan pendampingan korban di tingkat wilayah.
“Kami ingin memastikan bahwa perempuan dan anak di Kota Yogyakarta benar-benar mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia,” ujar Tri.
Pada pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, juru bicara Pansus Susanto Dwi Antoro menyoroti perlunya penertiban aset. Pansus juga meminta sinkronisasi definisi hibah dan pemindahtanganan aset guna memenuhi parameter Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mempercepat inventarisasi dan penertiban aset yang belum tercatat, belum diserahterimakan, atau belum memiliki kejelasan status. Ketepatan waktu dalam penyerahan dan pencatatan aset menjadi kunci agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas pria yang akrab disapa Toro itu.
Sementara itu, juru bicara Pansus Raperda Keterbukaan Informasi Publik, Oleg Yohan, meminta penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia menekankan perlunya uji konsekuensi yang cermat terhadap informasi yang dikecualikan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Keterbukaan informasi publik harus didukung dengan tata kelola pelayanan yang jelas, mudah diakses, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelembagaan PPID, PPID Pelaksana, dan Tim Pertimbangan perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” jelas Oleg.
