Nurul Izzah: Kota Inklusif Harus Membuka Kesempatan bagi Semua Warga

Daftar Isi

Nurul Izzah menegaskan kota inklusif harus menjamin akses ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sosial bagi semua warga, terutama kelompok rentan.


KUALA LUMPUR — Kota inklusif tidak cukup dibangun melalui kemajuan teknologi dan pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap kesempatan ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sosial.

Pesan tersebut disampaikan Puan Nurul Izzah binti Anwar, Executive Chairperson SULUH Centre dan mantan anggota parlemen untuk Lembah Pantai, dalam pidato pembukaan 3rd Southeast Asia Dialogue Cities Conference di Kuala Lumpur, Senin (26/10/2026).

Konferensi bertema “Shared Futures: Dialogue for Resilient and Inclusive Cities” ini berlangsung pada 26–28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan International Dialogue Centre (KAICIID) bersama Allied Coordinating Council of Islamic NGOs (ACCIN) Malaysia, dengan melibatkan perwakilan lima kota percontohan Dialogue Cities Southeast Asia, yakni Yogyakarta, Kuala Lumpur, Davao, Bangkok, dan Singapura.

Dalam pidatonya, Nurul Izzah mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan sistem ekonomi perlu diimbangi kebijakan publik yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tanpa perhatian terhadap kelompok rentan, kemajuan teknologi berisiko memperlebar kesenjangan sosial.

Ia menekankan pentingnya memahami persoalan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memetakan kondisi awal, mengidentifikasi kelompok rentan, serta mengoordinasikan peran berbagai lembaga agar kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga.

“Knowing the problem. Make policy fitted with the problem,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perumusan kebijakan perlu dimulai dengan mengenali persoalan yang dihadapi masyarakat, kemudian menentukan langkah yang sesuai untuk mengatasinya.

Nurul Izzah juga menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan bagi masyarakat yang berisiko tertinggal. Pengalaman pandemi, menurutnya, memperlihatkan perlunya mengenali keahlian dan sumber daya yang tersedia di masyarakat serta mengoordinasikannya untuk menangani persoalan sosial.

Ia mengajak peserta konferensi untuk tetap memelihara harapan di tengah ketidakpastian. Pengetahuan perlu diperluas dan kesempatan yang tersedia perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang paling rentan.

Delegasi Yogyakarta Libatkan Berbagai Sektor

Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konferensi tersebut terdiri atas perwakilan pemerintah, komunitas agama dan penghayat kepercayaan, akademisi, masyarakat sipil, serta media. Mereka mengikuti forum untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan keberagaman, partisipasi warga, dan penguatan kohesi sosial.

Delegasi tersebut meliputi Prof. Dr. H. Machasin, M.A., Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY; Imam Khoiri dari Tim Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY; Anditya dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia; serta Dr. Wiwin Siti Aminah Rohmawati, S.Ag., M.Ag., KAICIID Fellow angkatan pertama tahun 2015 sekaligus City Coordinator untuk konferensi Dialogue Cities.

Turut hadir Rm. Martinus Joko Lelono, Pr., dari Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Gereja Katolik sekaligus dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma; Adin Fahima dari Sekretariat Nasional Gusdurian; Baskoro, Ketua Remaja Penghayat Kepercayaan Sapta Darma wilayah Yogyakarta; serta I Gede Suwardana dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, PHDI DIY, dan Ketua Dharma Duta.

Delegasi lainnya adalah Cory Afif dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY; Erin dari Center for GEDSI Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta; serta Shinta Maharani dari media Tempo.

Forum ini membahas peran dialog lintas agama dan budaya dalam membangun kota yang tangguh dan inklusif. Agenda konferensi mencakup diskusi tentang tata kelola perkotaan, peran media dan generasi muda dalam memperkuat kohesi sosial, penggunaan teknologi secara etis, transformasi digital, serta kontribusi komunitas agama bagi perdamaian.

Peserta juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah situs warisan lintas agama di Kuala Lumpur dan mengikuti lokakarya untuk mengembangkan inisiatif kolaboratif antarkota.

Bagi Yogyakarta, partisipasi dalam konferensi ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dengan kota-kota lain di Asia Tenggara. Hasil pembelajaran dari forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kerja sama yang melibatkan komunitas agama, pemerintah, akademisi, generasi muda, dan masyarakat sipil.